Fauzan Al Rasyid, NIM. 221632013793, Program Studi Strata 1 Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2025. Pengaruh Transparansi Pelayanan Publik Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Dosen Pembimbing Drs. H. Wahyu Subadi, M. Si
Kabupaten Tabalong memiliki potensi di sektor pertanian dan perkebunan, namun kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi, transparansi, serta kendala dalam pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah. Dampaknya, minat masyarakat membayar pajak rendah, dan pencapaian target penerimaan BPHTB mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pelayanan publik terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, serta untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh transparansi pelayanan publik terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu seluruh informasi diolah dalam bentuk angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, penyajian hasil, hingga analisisnya yang dilakukan dengan bantuan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dan analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah membayarkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada periode bulan November hingga Desember 2024 dengan jumlah 56 orang. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi pelayanan publik terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai R² (R Square) sebesar 0,492 dan Adjusted R Square sebesar 0,482. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya pengaruh transparansi pelayanan publik terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB mencapai 48,20%. Sementara itu, sisanya sebesar 51,80% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam studi ini.

Kata Kunci : Transparansi Pelayanan Publik, Efektivitas Penerimaan Pajak,
BPHTB