Mahresyi Nor Adnan, NIM. [isi NIM. 222632013832, Program Strata 1
Ilmu Administrasi Publik, 2026. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Taman Giat Kota Tanjung Kabupaten Tabalong. Dosen
Pembimbing Dr. Muhammad Noor Ifansyah, S.Sos., M.A.P
Fenomena pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik seperti Taman Giat
Kota Tanjung menjadi salah satu permasalahan dalam penataan kota yang berkaitan
dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Keberadaan PKL di satu sisi
memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain dapat
menimbulkan permasalahan seperti ketidaktertiban, gangguan fungsi ruang publik,
dan penurunan estetika lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Tabalong menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 sebagai upaya
untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui
penertiban dan penataan PKL.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Taman Giat
Kota Tanjung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori implementasi
kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan termasuk
dalam kategori terimplementasi, namun belum optimal. Komunikasi berjalan
cukup baik, sumber daya masih terbatas pada personel dan fasilitas, disposisi
pelaksana menunjukkan sikap dan komitmen yang baik, serta struktur birokrasi
sudah berjalan meskipun SOP teknis belum lengkap.
Faktor pendukung meliputi dukungan komunikasi yang cukup baik,
ketersediaan anggaran, sikap pelaksana, dukungan dari PKL dan masyarakat, dan
adanya koordinasi yang baik antar instansi. Sedangkan faktor penghambat meliputi
keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas operasional, belum lengkapnya SOP
teknis, serta penyampaian informasi yang bersifat situasional.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban dan Ketentraman, Pedagang
Kaki Lima